PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-43/PJ/2011 TENTANG PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penentuan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, serta untuk melaksanakan … Continue reading
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.01910/PP/M.III/12/2003 Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak : 2001 Pokok Sengketa : Koreksi atas Bunga Hutang Pemegang Saham Menurut Terbanding : Koreksi Terbanding dengan menghitung bunga atas hutang pemegang saham sebesar … Continue reading
Modal Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari Modal Dasar Modal Ditempatkan Modal Disetor. Modal tersebut terbagi atas sekumpulan saham. Modal Dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan. Modal Dasar terdiri dari seluruh nilai nominal … Continue reading
Sesuai dengan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER.02/MEN/1999 TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA tanggal 11 Maret 1999 maka Sevice charge (sekarang tarifnya 11%) merupakan milik pekerja yang pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan. Jadi penerimaan tersebut secara akunting seharusnya dicatat sebagai hutang, yang … Continue reading
Jika ada satu perusahaan meminjamkan dana ke anak perusahaan (pinjaman pemegang saham) maka berlaku ketentuan sesuai pasal 12 PP Nomor 94 th. 2010 Pasal 12 (1) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila: a. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang … Continue reading
Sesuai pasal 16C UU PPN 1984 Pasal 16C Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 16C Kegiatan … Continue reading
Jenis Kendaraan seperti sedan dan station wagon dianggap oleh perpajakan sebagai mobil mewah sehingga PPN Masukannya tidak boleh dikreditkan(Pasal 9 ayat 8 huruf c UU PPN), hanya saja pengertian station wagon agak menimbulkan keraguan apa saja jenisnya : Sedan dan station wagon dianggap memiliki model yang sama sehingga keduanya dipersamakan … Continue reading
Pertanyaan : Apakah PPN Masukan atas Pengusaha Perikanan boleh dikreditkan Jawaban Ikan adalah Barang Kena Pajak yang bersifat strategis sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2001 yang terakhir diubah dengan PP No. 31 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 huruf c Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Barang … Continue reading
I. Mulai 1 April 2010 Sesuai dengan Pasal 16D UU PPN No. 42 th 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak … Continue reading
Sesuai dengan Pasal 1A UU PPN No. 42 Th. 2009 Pasal 1A Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang … Continue reading