PPN atas Penjualan Aktiva (Pasal 16D)

I. Mulai 1 April 2010

Sesuai dengan Pasal 16D  UU PPN No. 42 th 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pengertian Pajak masukan sesuai Pasal 1 UU PPN :

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 9 ayat 8 UU PPN huruf b dan c

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

  1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  2. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

Jadi kesimpulan yang bisa diambil atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan :

  • Aktiva harus berupa Barang kena pajak (BKP)
  • Yang melakukan transaksi harus Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Pada waktu pembelian PPNnya seharusnya sudah dibayar, jadi kalau pembelian tersebut tidak ada PPNnya misalnya :
    • beli dari non PKP
    • Dibeli sebelum UU PPN 1984 berlaku
    • Maka atas penjualannya tidak terutang PPN
  • Semua penjualan aktiva yang ada pajak masukannya dikenakan PPN kecuali penjualan aktiva yang pajak masukkannya tidak boleh dikreditkan karena
    • berupa sedan dan station wagon (yg keduanya bukan untuk barang dagangan / disewakan)
    • Aktiva yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha

II. Sebelum 1 April 2010 dan Mulai 1 Januari 1995

Sesuai dengan UU No. 11 th 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995 :
Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 16D

Penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan Undang-undang ini, dapat dikreditkan.

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Jadi kesimpulan yang bisa diambil  atas penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan:

  • Aktiva harus berupa Barang kena pajak (BKP)
  • Yang melakukan transaksi harus Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Pada waktu pembelian PPNnya seharusnya sudah dibayar, jadi kalau pembelian tersebut tidak ada PPNnya misalnya :
    • beli dari non PKP
    • Dibeli sebelum UU PPN 1984 berlaku
    • Maka atas penjualannya tidak terutang PPN
  • Semua penjualan aktiva yang pajak masukannya dapat dikreditkan dikenakan PPN
  • Pengertian “dapat” bukan berarti secara nyata telah dikreditkan, walaupun tidak dikreditkan tapi kalau pajak masukannya “Boleh” dikreditkan maka sudah termasuk dalam pengertian “dapat” dikreditkan
  • Semua penjualan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan tidak dikenakan PPN kecuali penjualan aktiva yang pajak masukkannya tidak boleh dikreditkan karena
    • bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
    • jika Pajak masukan tidak dapat dikreditkan karena alasan diatas maka Penjualan aktiva tersebut terkena PPN

Catatan :

dari sini terlihat kalau pengenaan PPN atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan diperluas oleh UU No. 42 th. 2009

Bookmark the permalink.