Perlakuan Pajak atas service charge untuk hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya

Sesuai dengan PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER.02/MEN/1999
TENTANG PEMBAGIAN UANG SERVICE PADA USAHA HOTEL, RESTORAN DAN USAHA PARIWISATA LAINNYA tanggal 11 Maret 1999 maka Sevice charge (sekarang tarifnya 11%) merupakan milik pekerja yang pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan.

Jadi penerimaan tersebut secara akunting seharusnya dicatat sebagai hutang, yang harus dibagikan tiap bulannya paling lambat 30 hari setelah bulan berakhir kepada semua karyawan yang berhak setelah dikurangi Biaya Kehilangan (5 % untuk Hotel bintang 3 keatas atau 8% untuk lainnya) serta Biaya Peningkatan Kualitas SDM Pekerja (2% untuk semua usaha)

Perlakuan Perpajakan untuk bagian yang ditahan perusahaan (biaya kehilangan dan SDM) seharusnya diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan sedangkan biaya aktual kehilangan maupun biaya aktual untuk SDM boleh dibiayakan oleh perusahaan

bagian yang dibagikan ke pegawai harus dikenakan PPh 21

Peraturan bisa didonlot disini:
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA PER.02MEN1999

Bookmark the permalink.

2 Responses to Perlakuan Pajak atas service charge untuk hotel, restoran dan usaha pariwisata lainnya

  1. Jahja Wirawan Sudomo says:

    Kalau tidak pernah dimasukkan sebagai PENDAPATAN, bagaimana bisa dibiayakan?
    Bagaimana rekonsiliasi PPh 21 dengan biaya perusahaan? Peraturan Menteri Tenaga Kerja tidak menentukan PERPAJAKAN.

    • admin says:

      Yang dipajakin adalah karyawan yang menerima service charge tadi mas, rekonsiliasi ya disebutkan saja berasal dari Hutang